Page 5 - Profil BPK Kalbar 2021
P. 5
TUGAS DAN FUNGSI
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas memeriksa
j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi
penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, BUMD, dan
Kalimantan Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan
BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. Dalam
k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan aparat pengawasan intern
melaksanakan fungsi:
pada entitas terperiksa;
a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi
l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas
Kalimantan Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang akan disampaikan kepada
Kalimantan Barat;
pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kalimantan Barat;
untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh
kerugian negara untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang meliputi pemeriksaan
p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi
kecuali pemeriksaan investigatif;
umum;
e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada
q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Kalimantan Barat;
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada
Kalimantan Barat;
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi
h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang
Kalimantan Barat; dan
hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
Barat;
i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan “Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana
Badan Pemeriksa Keuangan”
pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik

