Page 4 - DOMNIS PPDB 2022 KAB. MOJOKERTO

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mojokerto
Nomor : 421/0269/416-101/2022
Tanggal : 31 Maret 2022

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

BAGIAN KESATU

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang

seluas-luasnya. Hak yang demikian ini sebagai wahana mengembangkan dan meningkatkan

kompetensi dalam rangka memenuhi kesejahteraan hidupnya yang merupakan bagian dari
pembangunan manusia seutuhnya. Demikian juga warga Negara yang bertempat tinggal di

Kabupaten Mojokerto juga mempunyai hak tersebut. Masyarakat Kabupaten Mojokerto
sangat menyadari pentingnya pemanfaatan hak tersebut dalam rangka menyiapkan anaknya

menjadi manusia yang berkualitas yakni manusia yang mampu memberikan solusi terbaik
penuh bijaksana di zamannya nanti, khususnya solusi pembangunan yang ada di Kabupaten

Mojokerto.

Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki kewajiban memberikan
layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi

setiap warganya tanpa diskriminasi, Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangannya
Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan Satuan Pendidikan pada pendidikan

anak usia dini dan pendidikan dasar berupa satuan pendidikan. Salah satu kegiatan

penyelenggaraan pendidikan ialah penerimaan peserta didik baru pada kelas awal.
Pengalaman di tahun-tahun sebelumnya memperlihatkan bahwa sebagian besar sekolah

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki jumlah calon peserta
didik melebihi daya tampung/pagu yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, dinyatakan bahwa

kelebihan jumlah calon peserta didik dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru kelas
awal haruslah melaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk disalurkan kesekolah-sekolah

lain. Ini berarti bahwa Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan berperan ganda dalam
kegiatan penerimaan peserta didik baru yaitu menerima laporan atas kelebihan calon peserta

didik yang tidak diterima dan menyalurkan peserta didik itu kesekolah-sekolah dalam waktu

4