Page 4 - 8 BAB III

A. Makna Tata Urutan Peraturan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar

(UUD) NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)
tertulis bahwa “Negara Indonesia

adalah Negara Hukum". Oleh karena
1.Peraturan itu, segala kegiatan penyelenggaraan

Perundang- pemerintahan harus berdasarkan pada
hukum yang berlaku. Hukum yang
undangan dimaksud adalah peraturan perundang-

undangan berupa dokumen tertulis yang
dibuat oleh lembaga atau pejabat

berwenang seperti DPR, DPRD,

presiden, 'dan gubernur.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN