Page 234 - Laporan LangkahPeningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Tw 4 Th 2017 KPPN Malang

c. Action Plan untuk Triwulan
mendatang per seksi/subbag
lebih fokus pada tupoksinya
masing-masing.

CATATAN TENTANG DKO :
A. DKO adalah rapat – rapat yang membahas agenda kantor dan permasalahannya. Tidak terpancang
dengan IKU mana yang harus dibahas, karena selama yang dibahas adalah agenda kerja, maka semua
adalah masuk dalam tupoksi KPPN dan sudah terangkum dalam Kontrak Kinerja pemilik peta startegis .
B. DKO dimungkinkan untuk membahas agenda kantor terkini yang pembahasannya membutuhkan monev
untuk jangka waktu berikutnya yang dituangkan dalam Matriks Tindak Lanjut (MTL) maupun agenda kegiatan
tuntas.

Output Seksi Pencairan Dana atas agenda pembahasan Evaluasi selama pengelolaan APBN Tahun 2017 &
LLAT 2017 :
ACTION PLAN DAN STRATEGI SEKSI PD UNTUK LLAT 2017 :
A. Masalah yang dihadapi seksi Pencairan Dana (mungkin berulang)

1. Beberapa satuan kerja terindikasi secara berulang setiap tahun menyampaikan SPM pada batas-
batas penyampaian. Perlu dilaksanakan pembinaan lebih lanjut.
2. Terdapat perubahan tata cara penyelesaian SPPT pada akhir tahun dimana MO PD tidak bisa
melakukan pencetakan SPPT.
3. Terdapat kesalahan pada setoran sisa UP/TUP menggunakan akun yang tidak sesuai.
B. Evaluasi Action Plan Dan Strategi Seksi Pd Untuk LLAT 2017
1. Perencanaan Kas

a) Satker telah diingatkan mengenai batas-batas penyampaian RPD harian khususnya untuk SPM
transaksi besar yang diajukan tanggal 8 s.d. 21 Desember disampaikan ke KPPN paling lambat
tanggal 30 November 2017 melalui berbagai media, grup WA, dan media sosial Instagram.
Langkah ini dinilai efektif dikarenakan satuan kerja telah menyampaikan tepat waktu.

2. GUP/UP/TUP

a) Satker telah diingatkan mengenai batas-batas penyampaian SPM GUP/UP/TUP melalui media
tulisan, grup-grup WA , dan media instagram kepada satker dan dinilai efektif dikarenakan satuan
kerja telah menyampaikan tepat waktu.
b) Untuk menghindari pemberian UP/TUP yang melebihi sisa dana UP yang bisa
dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran, maka dilakukan pengujian ketersediaan
pagu DIPA pada saat pengajuan SPM-GUP terakhir dan SPM-TUP. Hal ini dirasakan efektif
untuk mencegah tertolaknya SPM pada SPAN.
c) Telah dilakukan himbauan melalui sarana media sosial bagi satuan kerja untuk memastikan
setoran sisa dana UP/TUP Tahun Anggaran 2017 dilakukan penyetoran paling lambat tanggal 29
Desember 2017.

3. Penyelesaian Tagihan Kontraktual dan Nonkontraktual

a) Senantiasa mengingatkan satuan kerja atas batas-batas penyampaian SPM-LS kontraktual dan
nonkontraktual melalui media tulisan, grup-grup WA , dan media instagram. Hal ini dirasakan
efektif dengan melihat respon satuan kerja dengan menyampaikan SPM tepat waktu.

b) Melaksanakan pemantauan atas sisa kontrak yang belum ditagihkan yang harus diajukan sesuai
batas waktu penyampaian SPM untuk dilakukan koordinasi dan informasi kepada satuan kerja.

c) Menerima, menatausahakan, dan melakukan pemantauan atas Dokumen Jaminan
Bank/Garansi Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Seksi Bank tentang :