Page 17 - 02.a) Buku Induk PTO PKD

IV. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah Kades atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Sebagai

PKPKD, kepala Desa memiliki wewenang

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APB Desa;

4. menetapkan PPKD;
5. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

6. menyetujui RAK Desa; dan
7. menyetujui SPP.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kades menguasakan

sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa PPKD. PPKD ditetapkan dengan
keputusan kepala Desa.

Desa yang tidak memiliki Kades sebab berhenti atau diberhentikan sementara oleh
Bupati/Wali Kota, sehingga pelaksanaan tugas Kades dilaksanakan oleh Pelaksana
tugas Kades atau Penjabat Kades, maka pengaturan pelaksanaan tugas Kades yang
terkait dengan pengelolaan keuangan Desa adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan tugas oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa

Plt Kades menjalankan tugas Kades apabila Kades diberhentikan
sementara oleh Bupati/Wali Kota karena dinyatakan sebagai terdakwa
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
berdasarkan register perkara pengadilan, atau ditetapkan sebagai
tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau
tindak pidana terhadap keamanan negara.

Bupati/Wali Kota menunjuk Sekdes sebagai Plt Kades dan memberikan

mandat untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangan
Kades sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

7