Page 71 - MODUL KELAS 6 TEMA 2
P. 71
Kerjakan di Rumah 3.4 dan 4.4 PPKn
Bacakan cerita tentang pengalaman menerapkan persatuan dan kesatuan yang telah kamu
buat di hadapan orang tuamu! Mintalah orang tuamu untuk memberi komentar terhadap
cerita yang telah kamu tulis!
Pembelajaran 5
Ayo Belajar 3.4 dan 4.4 IPS
Bacalah teks berikut ini!
Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia
Setelah Indonesia merdeka, perekonomian Indonesia memasuki era yang sangat
sulit. Bangsa Indonesia menghadapi gejolak sosial, politik, dan keamanan yang sangat
dahsyat, sehingga pertumbuhan ekonomi kurang diperhatikan. Sistem ekonomi autarki
yang dikembangkan Jepang memperburuk keadaan ekonomi bangsa Indonesia, ditambah
lagi terjadi blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda.
Penyebab buruknya keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan antara lain sebagai
berikut.
1. Inflasi yang tak terkendali, inflasi bersumber dari masih beredarnya mata uang rupiah
masa pendudukan Jepang yang sulit dikontrol.
2. Adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda. Blokade laut dimulai pada
bulan November 1945 ini menutup pintu keluar-masuk perdagangan RI. Alasannya
adalah mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia, mencegah
dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda, melindungi bangsa Indonesia
dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia.
3. Kas negara kosong, pajak dan bea masuk sangat berkurang, sehingga pendapatan
pemerintah makin tidak sebanding dengan pengeluarannya.
Di dalam menghadapi krisis ekonomi dan keuangan, pemerintah menempuh berbagai
kebijakan sebagai berikut.
1. Pinjaman Nasional
Menteri Keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite
Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional. Pinjaman akan
dikembalikan selama 40 tahun.
2. Konferensi Ekonomi
Pada bulan Februari 1946, pemerintah menyelenggarakan Konferensi Ekonomi.
Konferensi membahas masalah-masalah yang paling mendesak, di antaranya
meningkatkan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, masalah sandang,
serta status dan administrasi perkebunan asing.
3. Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan)
I. J. Kasimo, Menteri Persediaan Makanan mengeluarkan kebijakan rencana produksi
lima tahunan yang kemudian dikenal dengan Kasimo Plan. Kasimo Plan berisi anjuran
antara lain sebagai berikut.
Tematik 6 Tema 2 Persatuan dalam Perbedaan 71

