Page 254 - uu ciptakarya Master
P. 254
Peraturan Perundang-undangan
tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada
badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan
menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia.
17. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang
selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan
oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk
menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
18. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan
sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
19. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan
hukum yang menyelenggarakan program Jaminan
Sosial Pekerja Migran Indonesia.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.
24. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang
selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia
adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler
Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan
Biro Hukum Kemnaker R.I 244
