Page 261 - uu ciptakarya Master
P. 261

Peraturan Perundang-undangan

               dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski
               tingkat pengangguran  terbuka terus turun, Indonesia
               masih membutuhkan  penciptaan kerja yang berkualitas
               karena:

               a.   jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau
                   tidak bekerja masih cukup tinggi yaitu sebesar 45,84
                   juta yang terdiri dari: 7,05 juta pengangguran, 8,14 juta
                   setengah penganggur, 28,41 juta pekerja paruh waktu,
                   dan 2,24 juta angkatan kerja baru (jumlah ini sebesar
                   34,3% dari total angkatan kerja, sementara penciptaan
                   lapangan kerja masih berkisar sampai dengan 2,5 juta
                   per tahunnya);
               b.  jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal
                   sebanyak 70,49 juta orang (55,72% dari total penduduk
                   yang bekerja) dan cenderung  menurun, dengan
                   penurunan  terbanyak pada status berusaha dibantu
                   buruh tidak tetap;
               c.  dibutuhkan  kenaikan  upah yang pertumbuhannya
                   sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
                   produktivitas pekerja.

                    Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan
               program jaminan dan bantuan  sosial yang merupakan
               komitmen dalam rangka meningkatkan  daya saing
               dan penguatan kualitas  sumber daya manusia, serta
               untuk mempercepat penanggulangan  kemiskinan dan
               ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui
               dukungan  jaminan dan bantuan  sosial, total manfaat
               tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan
               oleh keluarga pekerja.

                    Terhadap  hal tersebut Pemerintah Pusat perlu
               mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan
               dan  memperluas kerja melalui peningkatan  investasi,
               mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas


                                         251          Biro Hukum  Kemnaker R.I
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266