Page 328 - uu ciptakarya Master
P. 328

Peraturan Perundang-undangan

                   2020 arftara lain adalah huruf yang tidak lengkap,
                   rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik,
                   dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf,
                   pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat
                   tidak substansial.

                   Selain sebagai tindak lanjut putusan  Mahkamah
               Konstitusi Nomor 9l/PUU-XVIIII2020 tersebut,  Peraturan
               Pemerintah  Pengganti Undang-Undang tentang Cipta
               Kerja juga melakukan perbaikan rumusan ketentuan
               umum Undang-Undang sektor yang diundangkan sebelum
               berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
               Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.  Dengan
               perbaikan rumusan ketentuan umum (batasan pengertian
               atau  definisi,  singkatan  atau  alronim,  dan  hal-hal  yang
               bersifat umum) tersebut, maka ketentuan yang ada dalam
               Undang-Undang sektor yang tidak diubah dalam Peraturan
               Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja
               harus dibaca dan dimaknai sama dengan yang diubah
               dengan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
               tentang Cipta Kerja.

                   Sebagai tindak lanjut berikutnya, perlu menlrusun
               Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang
               Cipta Kerja untuk melakukan perbaikan dan penggantian
               atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
               Kerja. Ruang  lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti
               Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini meliputi:
               a.  peningkatan    ekosistem     investasi   dan   kegiatan
                   berusaha;
               b.  ketenagakerjaan;
               c.  kemudahan,      pelindungan,     serta   pemberdayaan
                   Koperasi dan UMK-M;
               d.  kemudahan berusaha;




           Biro Hukum  Kemnaker R.I     318
   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333