Page 33 - uu ciptakarya Master
P. 33

Peraturan Perundang-undangan

               Ayat (3)

                   Pendaftaran kegiatan pelatihan yang diselenggarakan
                   oleh   instansi   pemerintah     dimaksudkan      untuk
                   mendapatkan  informasi sehingga hasil pelatihan,
                   sarana dan prasarana pelatihan dapat berdayaguna
                   dan berhasil guna secara optimal.
               Ayat (4)
                   Cukup jelas

                                     Pasal 14***
           (1)  Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimaksud
               dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b wajib memenuhi Perizinan
               Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
               kabupaten/kota.
           (2)  Bagi lembaga Pelatihan Kerja swasta  yang terdapat
               penyertaan modal asing, Perizinan Berusaha sebagaimana
               dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
           (3)  Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
               dan  ayat (2) harus memenuhi norma, standar, prosedur,
               dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

           Pasal 14
               Cukup jelas.

                                       Pasal 15
           Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan :
           a.  tersedianya tenaga kepelatihan;
           b.  adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
           c.  tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan

           d.  tersedianya     dana     bagi    kelangsungan      kegiatan
               penyelenggaraan pelatihan kerja.

           *** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
           Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.


                                          23          Biro Hukum  Kemnaker R.I
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38