Page 367 - uu ciptakarya Master
P. 367
Peraturan Perundang-undangan
Pasal 88
(1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.
(2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan
sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/
Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(3) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:
a. Upah minimum;
b. struktur dan skala Upah;
c. Upah kerja lembur;
d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan karena alasan tertentu;
e. bentuk dan cara pembayaran Upah;
f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;
dan
g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran
hak dan kewajiban lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
28. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 6 (enam) pasal,
yakni Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, Pasal
88E, dan Pasal 88F sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 88A
(1) Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat
terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan
Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan
Kerja.
357 Biro Hukum Kemnaker R.I
