Page 21 - Nusa Magz #17
P. 21

Kabar Anyar,




                   Jokowi Kaji Opsi Revisi



                                          atau Penundaan




                                                    Omnibus Law




                                                                   Ini adalah kabar teranyar dari Pimpinan
                                                                   Pusat (PP) Muhammadiyah saat bertemu
                                                                     Jokowi. PP Muhammadiyah menyebut
                                                                    Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbuka
                                                                      untuk opsi revisi maupun penundaan
                                                                   pemberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja
                                                                    meski enggan mengeluarkan Peraturan
                                                                    Pemerintah Pengganti Undang-undang
                                                                                               (Perppu).
                                                                   Sebelumnya, jajaran PP Muhammadiyah
                                                                          bertemu dengan Jokowi di Istana
                                                                  Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10),
                                                                   terkait dengan Omnibus Law yang masih
                                                                                     menuai kontroversi.
                                                                        Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi
                                                                   Manusia (HAM) PP Muhammadiyah Trisno
                                                                   Raharjo, yang ikut hadir dalam pertemuan
                                                                   itu, mengungkapkan Muhammadiyah saat
                                                                     itu memberikan pandangan dan usulan
                                                                      kepada presiden terkait UU Cipta Kerja
                                                                  yang beberapa perumusannya belum sesuai
                                                                      dengan tujuan pembentukannya.(han)
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26