Page 13 - Microsoft Word - Review RENSTRA DPPPA Final_2.docx
P. 13

REVIEW RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
                                                              PERLINDUNGAN ANAK 2016-2021


                                                         BAB II
                            GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN

                                  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


                              Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
                         Anak Kabupaten Lamongan pada saat ini adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan

                         Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
                         melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

                         Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
                         Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan serta

                         disamping diberi tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
                         Bupati Lamongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi
                         dan  Tata  Kerja.  Tugas  Pokok  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan

                         Anak Kabupaten Lamongan Yaitu “Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
                         Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  yang  menjadi  kewenangan

                         Daerah”.
                                Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan
                         dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi, antara lain:


                       a.  Perumusan  kebijakan  teknis  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan
                          Anak;

                       b.  Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan
                          Perlindungan Anak;

                       c.  Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  dan
                          Perlindungan Anak;

                       d.  Pelaksanaan administrasi Dinas;
                       e.  Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Daerah  sesuai  dengan  tugas

                          dan fungsinya.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18