Page 16 - Microsoft Word - Review RENSTRA DPPPA Final_2.docx
P. 16

REVIEW RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
                                                              PERLINDUNGAN ANAK 2016-2021


                              Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Lamongan,
                              melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang

                              Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan
                              Daerah  Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  Dinas

                              Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Lamongan
                              menyelenggarakan fungsi  :


                           a.  Perumusan  kebijakan  teknis  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  dan
                              Perlindungan Anak;

                           b.  Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Pemberdayaan Perempuan
                              dan Perlindungan Anak;

                           c.  Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  dan
                              Perlindungan Anak;

                           d.  Pelaksanaan administrasi dinas;
                           e.  Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Daerah  sesuai  dengan
                              tugas dan fungsinya.

                                  Uraian  tugas  dan  fungsi  masing-masing  jabatan  sesuai  Peraturan  Bupati

                            Nomor  71  tahun  2016  Tentang  Struktur  organisasi,  tugas  dan  fungsi  Dinas
                            Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

                            a.   Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak

                                 mempunyai  tugas  membantu  Bupati  melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  di
                                 Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  yang  menjadi
                                 kewenangan Daerah dan Tugas Pembentuan yang diberikan kepada Daerah.


                                 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki
                                 fungsi:

                                 1.  Perumusan  kebijakan  teknis  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  dan

                                     Perlindungan Anak;

                                 2.  Pelaksanaan  kebijakan  teknis  Bidang  Pengendalian  Pemberdayaan
                                     Perempuan dan Perlindungan Anak;

                                 3.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Perempuan
                                     dan Perlindungan Anak;

                                 4.  pelaksanaan administrasi dinas;
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21