Page 19 - Modul
P. 19

Dewan  Keamanan  PBB.  Tanggal  1  Agustus  1947,  Dewan  Keamanan  PBB
                        memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak

                        tanggal  4  Agustus  1947.  Sementara  itu  untuk  mengawasi  pelaksanaan  gencatan
                        senjata,  Dewan  Keamanan  PBB  membentuk  Komisi  Konsuler  dengan  anggota-

                        anggotanya yang terdiri dari para Konsul Jenderal yang berada di wilayah Indonesia.

                        Komisi Konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Foote
                        dengan  beranggotakan  Konsul  Jenderal  Cina,  Belgia,  Perancis,  Inggris  dan

                        Australia.
                              Komisi  Konsuler itu diperkuat dengan personil militer Amerika Serikat dan

                        Perancis  sebagai  peninjau  militer.  Dalam  laporannya  kepada  Dewan  Keamanan

                        PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus 1947
                        pasukan  masih  mengadakan  gerakan  militer.  Pemerintah  Indonesia  menolak  garis

                        demarkasi  yang  dituntut  oleh  pihak  Belanda  berdasarkan  kemajuan-kemajuan
                        pasukannya  setelah  pemerintah  melakukan  gencatan  senjata.  Namun  penghentian

                        tembak-menembak  tidak  dimusyawarahkan  dan  belum  ditemukan  tindakan  yang
                        tepat untuk menyelesaikannya agar jumlah korban bisa dikurangi.

                              Tanggal 3 Agustus 1947 Belanda menerima resolusi DK (Dewan Keamanan)

                        PBB dan memerintahkan kepada Van Mook untuk menghentikan tembakmenembak.
                        Pelaksanaannya  dimulai  pada  malam  hari  tanggal  4  Agustus  1947.  Tanggal  14

                        Agustus  1947,  dibuka  sidang  DK  PBB.  Dari  Indonesia  hadir,  antara  lain  Sutan
                        Syahrir. Dalam pidatonya, Syahrir menegaskan bahwa untuk mengakhiri berbagai

                        pelanggaran dan menghentikan pertempuran, perlu dibentuk Komisi Pengawas. Pada
                        tanggal  25  Agustus  1947,  DK  PBB  menerima  usul  Amerika  Serikat  tentang

                        pembentukan suatu Commitee of Good Offices (Komisi Jasa-jasa Baik) atau yang

                        lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Belanda menunjuk Belgia sebagai
                        anggota, sedangkan Indonesia memilih Australia. Kemudian Belanda dan Indonesia

                        memilih  negara  pihak  ketiga,  yakni  Amerika.  Komisi  resmi  terbentuk  tanggal  18

                        September 1947. Australia dipimpin oleh Richard Kirby, Belgia dipimpin oleh Paul
                        Van Zeelland dan Amerika Serikat dipimpin oleh Dr. Frank Graham.



               Modul Sejarah Perang Kemerdekaan di Jember
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24