Page 253 - BMP Pendidikan Agama Kristen

239

atau membebani ganti rugi kepada si pelaku, namun juga patut dicari
kausanya lebih dulu. Kausa (sebab yang menimbulkan suatu kejadian)
tersebut terdapat di dalam masyarakat itu sendiri, dan penanggulangan
suatu pelanggaran hukum termasuk kejahatan, tidak dapat dilakukan hanya
melalui penegakan hukum yang lebih efektif sebagaimana dipahami oleh
pemikiran klasik, bukan pula dengan menetralisasi kausa lewat riset ilmiah
sebagaimana dinyatakan oleh mashab positivis, namun juga harus
dilakukan antara lain melalui jalur demokratisasi dengan mengurangi
diskriminasi lewat pendekatan yang lebih manusiawi.
Kriminalitas sering timbul sebagai salah satu akibat yang pasti dari

perkembangan sosial (social change) berbarengan dengan pertumbuhan
ekonomi dan perkembangan sosial dengan sendirinya menimbulkan
perubahan dalam struktur masyarakat dan dengan demikian
mengakibatkan masalah-masalah baru. Akibat perubahan tersebut
timbullah pemikiran apakah terdapat hubungan (sebab-akibat) yang pasti
dan jelas antara perkembangan sosial dan kejahatan, meskipun dapat dilihat
fakta dan pengalaman yang memperlihatkan adanya kenaikan kriminalitas
di negara-negara yang mengalami proses perkembangan sosial. Di sinilah
pentingnya upaya penegakan hukum yang di antaranya harus menerapkan

upaya pencegahan kejahatan yang diartikan secara luas dan meliputi segala
usaha yang dilakukan pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap
kemungkinan terjadinya kejahatan maupun setelah terjadinya kejahatan.
Pencegahan kejahatan yang efisien dan efektif harus dilandasi pengetahuan
dan pemahaman tentang masalah kejahatan yang melihat bukan hanya
pada relasi sosial dalam masyarakat, karakteristik individu dan juga
hubungan antara keadaan ekonomi dengan pelanggaran hukum termasuk
kejahatan. Fakta sosial tidak jarang memperlihatkan adanya hubungan
negatif bila kondisi ekonomi buruk, maka kejahatan meningkat, dan
sebaliknya. Di sinilah pentingnya meningkatkan pendekatan dengan

hubungan positif terhadap kriminalitas dalam kaitannya dengan kegiatan
ekonomi tanpa mengabaikan korban pelanggaran hukum termasuk juga
korban kejahatan. Pemecahan problematika korban ini tidak dapat hanya
sebatas masalah pengetahuan (kennis), dan pengertian mendalam (inzicht)
mengenai problema hukum dan kemasyarakatan, tetapi juga keterampilan
memecahkan berbagai problema (vaardigheid), sehingga pandangan