Page 212 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region
P. 212

Ayat 4 : Rapat  umum  pemegang  saham,  yang  selanjutnya  disebut  RUPS,
                        adalah  Organ  Perseroan  yang  mempunyai  wewenang  yang  tidak
                        diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang
                        ditentukan dalam Undang-Undang ini dan / atau anggaran dasar.

               Ayat 5 : Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung
                        jawab  penuh  atas  pengurusan  Perseroan  untuk  kepentingan
                        Perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan  serta
                        mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai
                        dengan ketentuan anggaran dasar.

               Ayat 6 :  Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan
                        pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran
                        dasar serta memberi nasehat kepada direksi.


                    Secara spesifik, wewenang, tugas dan tanggung jawab ketiga organ ini
               dapat diringkas sebagai berikut :

               1)    RUPS

                     a.  Menyetujui dan menetapkan Anggaran Dasar Perusahaan (Pasal 19
                        Ayat 1).
                     b.  Menyetujui  pembelian  kembali  dan  pengalihan  saham  Perseroan
                        (Pasal 38 ayat 1)
                     c.  Menyetujui Penambahan dan pengurangan modal Perseroan (Pasal
                        41 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 1)
                     d.  Menyetujui  dan  mengesahkan  laporan  tahunan  termasuk  laporan
                        keuangan Direksi serta laporan tugas pengawasan Komisaris (Pasal
                        69)
                     e.  Menyetujui  dan  menetapkan  penggunaan  laba  bersih,  penyisihan
                        cadangan dan dividen, serta dividen interim (Pasal 71 dan Pasal 72)
                     f.  Menyetujui  penggabungan,  peleburan,  pengambilalihan  atau
                        pemisahan,  pengajuan  pailit,  perpanjang  jangka  waktu  berdirinya,
                        dan pembubaran perseroan (Pasal 89)
                     g.  Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan
                        Komisaris (Pasal 94 dan Pasal 111).
                     h.  Menetapkan  besarnya  gaji  dan  tunjangan  anggota  Direksi  dan
                        Komisaris (Pasal 96 dan Pasal 113).




                                                   188
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217