Page 393 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region

BAB XI
INVESTASI DAN KEMITRAAN
PERUSAHAAN NASIONAL DAN PERUSAHAAN DAERAH

Krisis ekonomi yang dialami beberapa negara di dunia, termasuk
Indonesia yang telah dibahas pada bab sebelumnya, telah mengakibatkan
kerapuhan struktur ekonomi dan bisnis, dan menimbulkan ketimpangan sosial
yang parah. Dalam konteks Indonesia ketimpangan sosial menjadi semakin
parah karena masyarakat atau pelaku bisnis lalai menerapkan tata kelola bisnis
sesuai dengan semangat sila kelima yakni Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Konsep tentang ‘keadilan sosial’ dicetuskan pertama kali oleh filsuf
Yunani, Plato, untuk membantah pendapat filsuf lainnya, Thrasymachus, yang
menyatakan bahwa keadilan merupakan segala sesuatu yang ditentukan oleh
si terkuat. Sementara, menurut plato ‘keadilan sosial’ ditentukan oleh empat
sifat baik : kebijakan keberanian, pantangan (atau keprihatinan), dan keadilan.
Penambahan kata sosial adalah untuk membedakan keadilan Sosial dengan
konsep keadilan dalam hukum. Sedangkan menurut Kamus Umum bahasa
Indonesia, ‘keadilan’ mempunyai arti sifat (perbuatan, perlakuan) yang tidak
berat sebelah (tidak memihak). Sedangkan ‘sosial’ berarti segala sesuatu yang
mengenai masyarakat, kemasyarakatan atau perkumpulan yang bersifat dan
bertujuan kemasyarakatan (bukan dagang atau politik). “Keadilan Sosial”
pada dasarnya tidak lain daripada keadilan. Sementara bunyi 33 ayat 4
menyinggung tentang ‘keadilan sosial’, yakni, perekonomian nasional
diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.

Dalam bidang ekonomi, ‘keadilan’ merupakan suatu keadaan atau situasi
di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan
demikian, keadilan dalam bidang ekonomi berarti suatu perlakuan yang
menjamin agar setiap orang mendapatkan penghidupan yang layak sesuai
dengan potensi dan kebutuhan yang ada. Menurut Ibnu Taimiyah (661-728 H)
keadilan dalam bidang ekonomi adalah memberikan sesuatu kepada setiap
anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa

369