Page 14 - PROFIL BKD MEDAN LENGKAP
P. 14
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
BDK Medan telah terpilih sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas dan
Reformasi Birokrasi, oleh sebab itu diperlukan pengukuran IKM di Wilayah Kerja
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan mengetahui pendapat atau
persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh BDK
Medan.
B. Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara
dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Kementerian Agama.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama;
2
