Page 15 - PROFIL BKD MEDAN LENGKAP
P. 15

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
                      Menteri  Agama  Nomor  59  Tahun  2015  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja    Balai
                      Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
                   11. Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  702  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Perjanjian
                      Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja pada Kementerian
                      Agama;
                   12. Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  808  Tahun  2017  tentang  Rencana  Strategis

                      Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
                   13. Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  440  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Data  dan
                      Informasi pada Kementerian Agama;

                C.  Sejarah dan Periode Kepemimpinan


                         Balai  Diklat  Pegawai  Teknis  Keagamaan  (BDPTK)  Medan  berdiri  pada  tahun
                   1981  melalui  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  45  tahun  1981  tentang  Susunan
                   Organisasi,  Tugas  Pokok,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah  Departemen  Agama

                   Provinsi,  Kantor  Departemen  Agama  Kabupaten  atau  Kotamadya  dan  Balai  Diklat
                   Pegawai Teknis Keagamaan pada periode ini, wilayah kerjanya adalah Provinsi Sumatera
                   Utara dan Provinsi Aceh.


                         Pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 1979 sampai pada tahun 1980, ketika masih
                   bernama  Balai  Penataran  Guru  Agama  (BPGA),  wilayah  kerjanya  meliputi  empat
                   provinsi yaitu Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan Riau. Secara organisasi, BPGA
                   bertanggung  jawab  langsung  kepada  Sekjen  Departemen  Agama  cq.  Pusdiklat
                   Departemen Agama. Pada periode ini, BPGA memiliki struktur sebagai berikut:


                         1.  Kepala Balai Diklat
                         2.  Seksi Diklat Tata Usaha
                         3.  Seksi Diklat Guru Agama
                         4.  Seksi Diklat Tenaga Teknis Keagamaan.







                                                    3
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20