Page 11 - 8 BAB III

b. Ketetapan MPR

 Ketetapan MPR adalah sebuah produk legislatif yang merupakan

keputusan musyawarah, baik yang berlaku di dalam majelis maupun yang
berlaku di luar majelis. Istilah Tap. MPR (Ketetapan MPR) tidak termuat

dalam UUD NRI Tahun 1945. Istilah tersebut diambil dari MPRS pada

sidang pertama tahun 1960.
 Sebagai sumber hukum, isi dari ketetapan MPR antara lain sebagai

berikut :

1) Memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan
undang-undang.

2) Memuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam bidang

eksekutif dilaksanakan dengan keputusan presiden,

 Adapun tiga hal yang harus diatur dalam Ketetapan MPR, yaitu :
1) Memperinci secara lebih lanjut aturan yang tercantum dalam Batang

Tubuh UUD NRI Tahun 1945.

2) Menjadi tempat perwujudan norma hukum yang berasal dari hukum

dasar tidak tertulis dalam aturan dasar tertulis.
3) Menjadi pelengkap aturan dasar yang tercantum dalam Batang Tubuh

UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR yang sudah ada.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN