Page 12 - 8 BAB III

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang

 Undang-Undang merupakan penjabaran langsung dari UUD NRI Tahun 1945 oleh

DPR dengan persetujuan Presiden. Materi muatan yang harus diatur dalam
Undang-Undang berisi :

1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945,
2) perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang,
3) pengesahan perjanjian internasional tertentu,

4) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau
5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

 Adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan
perundangan yang dikeluarkan oleh presiden karena keadaan genting dan

memaksa. Perpu diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 Ayat (1), (2), dan
(3). Ketentuan muatan dalam Perpu adalah sebagai berikut :

1) Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ikhwal kegentingan yang
memaksa.
2) Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya.

3) Jika Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut.
Namun, jika Perpu mendapat persetujuan maka Perpu tetap dijadikan undang-

undang.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN