Page 23 - 8 BAB III
P. 23

2. Proses Pembentukan Peraturan

                 Perundang-Undangan



           e. Peraturan Daerah Kab/Kota

                 (Perda Kabupaten/Kota)


             Rancangan Perda Kabupaten/Kota dapat                             2) Apabila rancangan diusulkan o|eh
             diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota atau                                Bupati/Wali Kota maka proses

             Bupati/Walikota Gubernur. Adapun proses                                penyusunan sebagai berikut.
             penyusunan Peraturan Daerah                                            a) Bupati/Wali Kota mengajukan
             Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 12                                      rancangan Perda kepada DPRD
             Tahun 2011 sebagai berikut.                                                 Kabupaten/Kota secara tertulis.

             1) Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD                               b) DPRD Kabupaten/Kota bersama
                  Kabupaten/Kota, proses penyusunan                                      Bupati/Wali Kota membahas
                  adalah sebagai berikut.                                                rancangan perda
                   a) DPRD Kabupaten/Kota mengajukan

                        rancangan Perda kepada Bupati/Wali                               Kabupaten/Kota.
                        Kota secara tertulis.                                       c) Apabila rancangan Perda
                   b) DPRD Kabupaten/Kota bersama                                        memperoleh persetujuan
                        Bupati/Wali Kota membahas                                        bersama, disahkan o|eh

                        rancangan Perda Kabupaten/Kota.                                  Bupati/Wali Kota menjadi Perda
                   c)   Apabila rancangan Perda memperoleh                               Kabupaten/Kota.
                        persetujuan bersama, maka disahkan
                        oleh Bupati/Wali Kota menjadi Perda

                        Kabupaten/Kota.





                                             PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27