Page 20 - 8 BAB III

2. Proses Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (UU/Perpu)

 Adapun rancangan UU dapat diajukan oleh DPR, Presiden, dan DPD dengan
menyertakan naskah akademis, kecuali rancangan mengenai anggaran

pendapatan dan belanja negara, penetapan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang menjadi undang-undang, dan pencabutan undang-undang atau

peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
 Rancangan UU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi,
atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.

Selanjutnya, rancangan UU yang diajukan oleh presiden disiapkan oleh menteri
atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas

dan tanggung jawabnya. Sementara itu, rancangan UU dari DPD disampaikan
secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dengan disertai naskah
akademis. Rancangan UU yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN