Page 2 - Buku Profil KPKNL Padang

KPKNL PADANG
KPKNL PADANG

—merupakan kantor operasional dari Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), salah satu unit
eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
yang bertugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan
lelang.
Latar belakang didirikannya DJKN berawal
dari masa awal kemerdekaan Indonesia, ketika Diakibatkan tugas dan fungsinya yang
pemerintah mulai mengeluarkan program penting, BUPLN mengalami ekspansi sebagai

pinjaman dan kredit bagi pengusaha kecil guna Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat (DJPLN) pada tahun 2000. KP3N dan KLN pun
usai kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda digabung menjadi Kantor Pengurusan Piutang dan
dan Jepang. Namun, dalam perkembangannya, Lelang Negara (KP2LN).

terjadi beberapa hambatan seperti banyaknya Struktur ini bertahan selama enam tahun,
kredit macet dan peraturan yang belum sebelum akhirnya kembali diubah pada tahun
sepenuhnya mampu mengatasi hal tersebut. 2006 akibat perombakan organisasi di lingkungan
Dengan dasar tersebut, pemerintah mem- Departemen Keuangan. Sekat antara pengurusan
bentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) piutang negara dan pelayanan lelang dihapuskan,

pada tahun 1976, yang lantas berubah menjadi sehingga DJPLN lantas beralih menjadi Direktorat
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dengan kantor
(BUPLN) pada tahun 1991. Kegiatan operasional operasional bernama Kantor Pelayanan Kekayaan
BUPLN diselenggarakan oleh dua jenis kantor Negara dan Lelang (KPKNL) yang lokasinya

pelayanan yang mengurus masing-masing piutang tersebar di sepanjang nusantara.
negara dan lelang, yaitu Kantor Pelayanan Pengu- Sebagai unit perwakilan DJKN di Sumatera
rusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Barat untuk wilayah kota Padang dan sebelas
Negara (KLN). kota/kabupaten di sekitarnya, KPKNL Padang
terus berupaya memberikan pelayanan prima di
bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian,

piutang negara, dan lelang kepada seluruh penggu-
na jasa guna tercapainya kepuasan masyarakat serta
penerimaan negara yang optimal.