Page 3 - Buku Profil KPKNL Padang
P. 3
—merupakan kantor operasional dari Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), salah satu unit
eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
yang bertugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Diakibatkan tugas dan fungsinya yang
kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan penting, BUPLN mengalami ekspansi sebagai
lelang. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
Latar belakang didirikannya DJKN berawal (DJPLN) pada tahun 2000. KP3N dan KLN pun
dari masa awal kemerdekaan Indonesia, ketika digabung menjadi Kantor Pengurusan Piutang dan
pemerintah mulai mengeluarkan program Lelang Negara (KP2LN).
pinjaman dan kredit bagi pengusaha kecil guna Struktur ini bertahan selama enam tahun,
mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat sebelum akhirnya kembali diubah pada tahun
usai kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda 2006 akibat perombakan organisasi di lingkungan
dan Jepang. Namun, dalam perkembangannya, Departemen Keuangan. Sekat antara pengurusan
terjadi beberapa hambatan seperti banyaknya piutang negara dan pelayanan lelang dihapuskan,
kredit macet dan peraturan yang belum sehingga DJPLN lantas beralih menjadi Direktorat
sepenuhnya mampu mengatasi hal tersebut. Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dengan kantor
Dengan dasar tersebut, pemerintah mem- operasional bernama Kantor Pelayanan Kekayaan
bentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) Negara dan Lelang (KPKNL) yang lokasinya
pada tahun 1976, yang lantas berubah menjadi tersebar di sepanjang nusantara.
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Sebagai unit perwakilan DJKN di Sumatera
(BUPLN) pada tahun 1991. Kegiatan operasional Barat untuk wilayah kota Padang dan sebelas
BUPLN diselenggarakan oleh dua jenis kantor kota/kabupaten di sekitarnya, KPKNL Padang
pelayanan yang mengurus masing-masing piutang terus berupaya memberikan pelayanan prima di
negara dan lelang, yaitu Kantor Pelayanan Pengu- bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian,
rusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang piutang negara, dan lelang kepada seluruh penggu-
Negara (KLN). na jasa guna tercapainya kepuasan masyarakat serta
penerimaan negara yang optimal.
