Page 19 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat

'I

KE ME NTE RIAN KE SE HATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSAB HARAPAN KITA

Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavling 87 Slipi, Jakarta - 11420
UHOT'~ elepon (021) 5668284 ( Hunting) Faksimile (021) 5601816, 5673832

Pos-el: info@rsabhk.co.id
Laman: www.rsabhk.co.id

UTAMA

RSAB HARAPAN KITA

NOMOR: 1-11K.02.04N.4/ 11 /2016

TENTANG

KRITERIA PEMILIHAN DAN MEKANISME PENUNJUKAN TIM PEMBANGUNAN

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
(WBBM) DI RSAB HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA RSAB HARAPAN KITA

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
b. tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
C. dan WBBM di Lingicungan Instansi Pemerintah, maka untuk
mengimplementasikan peraturan tersebut RSAB Harapan Kita
melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu memilih personal yang dapat
diangkat dalam tim yang memenuhi persyaratan dan kriteria
yang ditentukan;
bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b
dan c di atas, perlu ditetapkan Kriteria Pemilihan dan
Mekanisme Penunjukan Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK-WBBM;
bahwa kriteria dan mekanisme tersebut perlu ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Utama tentang Kriteria Pemilihan dan
Mekanisme Penunjukan Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK-WBBM;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang RI Nomor 43 Tahun 2009;
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
Peraturan Pemerintah RI Tahun 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;