Page 696 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat
P. 696
A. Dasar Hukum
Undang-Unthing Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembarai Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidaria
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana teIih diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 30 Tahui 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi( Lembaran Negarg Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor137
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 t3ntang Strategi Nasional Pencegahan
Jan Pemberantasari Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 122);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian
Gratifikasi di Iingkungan Kementerian Kesehatan.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.02.02/MENKES/193/2014 tentang Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Kesehatan.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.02.C'2/MENKES/306/201 4 tentang
Petunjuk Teknis Fengendalian Gratifik&si di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Keputusan Drektur Utama Rumah Saki Anak dan Bunda Harapan Kita Namer
HK.02N.4/185/2015 tentang Pembentukan Unit Penpendalian Gratifikasi dan Tim
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Rumah sakit Anak dan Bunda Harapan Kita.
C. LAPORAN KEGIATAN
1. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan unit kerja asal pelapor
No. Unit Organisasi - Jum1 1%
1 Direktur Utama 0 0
2 Direktur Umum dan Operasional 0 0
3 Direktur Medik & Keperawatn. 1 7,7%
4 Direktur SDM . Pendidikan 00
Direktur Keuangan 00
TOTAL 1
