Page 258 - Laporan LangkahPeningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Tw 4 Th 2017 KPPN Malang
P. 258
II. PEMBAHASAN
A. Agenda I
Prognosis Capaian Kinerja Kemenkeu Three Triwulan IV Tahun 2017 sbb :
Q4
No Uraian IKU
Target Realisasi
1 Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L 75% 99,96%
2 Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,12 4,36
3 Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA 97% 100%
secara tepat waktu
4 Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening 4 5
pemerintah
5 Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 99% 100%
6 Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 85% 99,67%
7 Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98,2% 99,94%
8 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 85 91,26
9 Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN 96% 100%
secara andal dan tepat waktu
10 Persentase Exception report laporan keuangan 3% 0%
11 Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian 95 100
intern
12 Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 90% 93,56%
13 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN 95% 95,34%
B. Agenda II
1. Evaluasi selama pengelolaan APBN Tahun 2017 & LLAT 2017 :
a. Masalah yang sering dihadapi tiap seksi/subbag (mungkin berulang) :
i. Rumah Dinas Bondowoso, sampai saat ini sudah masuk tahap
ditandatanganinya serah terima bangunan rumah dinas kepada Pemerintah
Kota Malang ;
ii. Kelebihan perhitungan uang makan untuk 2 pegawai, sudah diselesaikani
oleh bagian keuangan ;
iii. Penyesuaian BMN sesuai standar yang telah ditentukan oleh kantor pusat ;
iv. Masalah kebersihan ruangan/halaman kantor sudah sedikit sekali keluhan
baik dari satker maupun dari pegawai/internal
v. Masalah yang seringkali berulang yaitu terkait dispensasi, baik itu dispensasi data
kontrak maupun dispensasi SPM tanpa RPD, mengingat dispensasi melonjak tajam
di akhir tahun.
vi. Ketertiban dalam penyampaian laporan bulanan
vii. Beberapa satuan kerja terindikasi secara berulang setiap tahun menyampaikan
SPM pada batas-batas penyampaian. Perlu dilaksanakan pembinaan lebih lanjut.
viii. Terdapat perubahan tata cara penyelesaian SPPT pada akhir tahun dimana MO PD
tidak bisa melakukan pencetakan SPPT.
ix. Terdapat kesalahan pada setoran sisa UP/TUP menggunakan akun yang tidak
sesuai.
x. Seksi Pencairan Dana :
1. Perencanaan Kas
2 of 4

