Page 102 - uu ciptakarya Master
P. 102
Peraturan Perundang-undangan
penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan
atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya
sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/
buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi
makanan dan minuman, sandang, perumahan,
pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 88***
(1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
(2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan
sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/ Buruh
atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(3) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi:
a. Upah minimum;
b. struktur dan skala Upah;
c. Upah kerja lembur;
d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan karena alasan tertentu;
e. bentuk dan cara pembayaran Upah;
f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; dan
g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak
dan kewajiban lainnya.
*** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Biro Hukum Kemnaker R.I 92
