Page 101 - uu ciptakarya Master

Peraturan Perundang-undangan

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
a. upah minimum; 13
b. upah kerja lembur;
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan
lain di luar pekerjaannya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan
hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas
dan pertumbuhan ekonomi. 14
Pasal 88
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi

13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 tanggal 14
November 2011, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
14 Ada 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi:
1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XII/2014 tanggal 19 Maret
2015, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XIV/2016 tanggal 7
September 2016, menyatakan menolak permohonan para Pemohon.

91 Biro Hukum  Kemnaker R.I