Page 122 - uu ciptakarya Master
P. 122
Peraturan Perundang-undangan
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 96
Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala
pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi
kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun
sejak timbulnya hak. 21
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 96***dihapus
Pasal 96
Dihapus
Pasal 97
Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan
pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan
pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan
upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan
pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
21 Ada 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi:
1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19
September 2013, menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon
untuk seluruhnya. Pasal 96 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XVI/2018 tanggal 22
November 2018, menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
mengadili permohonan Pemohon.
*** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Biro Hukum Kemnaker R.I 112
