Page 124 - uu ciptakarya Master
P. 124
Peraturan Perundang-undangan
Pasal 98***
(1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam
perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan
sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan.
(2) Dewan pengupahan terdiri atas unsur pemerintah,
organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
pakar, dan akademisi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,
komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan
pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja
dewan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 98
Cukup jelas.
Bagian Ketiga
Kesejahteraan
Pasal 99
(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh
dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas
kesejahteraan.
*** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Biro Hukum Kemnaker R.I 114
