Page 137 - uu ciptakarya Master
P. 137
Peraturan Perundang-undangan
puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di
perusahaan melalui pemungutan suara.
(3) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) tidak tercapai maka serikat pekerja/serikat buruh yang
bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan
untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan
pengusaha setelah melampaui jangka waktu 6 (enam)
bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara
dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2).
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1
(satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak
mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan
dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih
dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah
pekerja/buruh di perusahaan tersebut.
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/serikat buruh
dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih
dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah
pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili
dalam perundingan dengan pengusaha.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka para seri-
kat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding
yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional
berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat
pekerja/serikat buruh. 22
22 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 tanggal 10
November 2010, menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk
127 Biro Hukum Kemnaker R.I
