Page 171 - uu ciptakarya Master
P. 171
Peraturan Perundang-undangan
(1) Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan
kewajibannya.
(2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada
Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan
Hubungan Kerja dengan tetap membayar Upah beserta hak
lainnya yang biasa diterima Pekerja/ Buruh.
(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya.
Pasal 157A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hak lainnya” yaitu hak- hak
lain yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.
Contoh: hak cuti yang belum diambil dan belum gugur.
Ayat (3)
Yang dimaksud “sesuai tingkatannya” adalah
penyelesaian perselisihan di tingkat bipartit atau
mediasi/konsiliasi/arbitrase atau pengadilan Hubungan
Industrial.
Pasal 158
(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah
melakukan kesalahan berat sebagai berikut :
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan
barang dan/atau uang milik perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan
sehingga merugikan perusahaan;
161 Biro Hukum Kemnaker R.I
