Page 167 - uu ciptakarya Master
P. 167

Peraturan Perundang-undangan

                   perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari
                   uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa
                   kerja bagi yang memenuhi syarat;
               d.  hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja,
                   peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
           (5)  Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan
               uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak
               sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat
               (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
           Pasal 156
               Cukup jelas

                                    Pasal 156***
           (1)  Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha
               wajib   membayar      uang    pesangon    dan/atau     uang
               penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang
               seharusnya diterima.
           (2)  Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
               diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
               a.  masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan
                   Upah;
               b.  masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari
                   2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
               c.  masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari
                   3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
               d.  masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari
                   4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
               e.  masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang
                   dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
               f.  masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari


           ***    Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah  Pengganti
           Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.


                                         157          Biro Hukum  Kemnaker R.I
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172