Page 388 - uu ciptakarya Master
P. 388

Peraturan Perundang-undangan

               layak pada prinsipnya mempakan salah satu aspek penting
               dalam pembangunan  nasional yang dilaksanakan dalam
               rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
                   Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya
               untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam
               rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung
               pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan
               Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk
               meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat
               meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Meski  tingkat
               pengangguran  terbuka terus turun, Indonesia masih
               membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena:
               a.  Jumlah angkatan kerja pada Februari Tahun 2022
                   sebanyak l44,01 juta  orang,  naik 4,20 juta  orang
                   dibanding Februari Tahun 202l;
               b.  Penduduk  yang bekerja  sebanyak 135,61 juta  orang,
                   di mana sebanyak 81,33 juta orang (59,97%) bekerja
                   pada kegiatan informal;

               c.  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)
                   memberikan dampak kepada 11,53 juta orang (5,53%)
                   penduduk  usia kerja, yaitu pengangguran  sebanyak
                   0,96 juta orang, Bukan Angkatan Kerja sebanyak 0,55
                   juta orang, tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan
                   penduduk  bekerja yang mengalami pengurangan jam
                   kerja sebanyak 9,44 juta orang;

               d.  dibutuhkan  kenaikan  upah yang pertumbuhannya
                   sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
                   produktivitas pekerja.
                   Pemerintah Pusat telah berupaya  untuk perluasan
               program jaminan  dan bantuan  sosial yang merupakan
               komitmen dalam rangka meningkatkan  daya saing
               dan penguatan kualitas  sumber daya manusia,  serta



           Biro Hukum  Kemnaker R.I     378
   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393