Page 392 - uu ciptakarya Master

Peraturan Perundang-undangan

d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan
proyek strategis nasional.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui
pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem
investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat
pengaturan mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha,
persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan
inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis
penciptaan kerja beserta pengaturannya, telah ditetapkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja yang telah menggunakan metode omnibus (omnibus
law). Namun Undang-Undang tersebut telah dilakukan
pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah
Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XUIII2020
telah menetapkan amar putusan, antara lain:
1. pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O20
tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak
dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak
putusan diucapkan;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap
berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai
dengan tenggang waktu yang ditetapkan; dan

3. melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun sejak putusan diucapkan.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah dilakukan:
a. Menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Biro Hukum  Kemnaker R.I 382