Page 40 - uu ciptakarya Master

Peraturan Perundang-undangan

(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan
pelaksanaan pemagangan di luar wilayah Indo nesia
apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
(1) Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang
memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program
pemagangan.
(2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Menteri harus memperhatikan kepentingan
perusahaan, masyarakat, dan negara.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kepentingan perusahaan
dalam ayat ini adalah agar terjamin tersedianya tenaga
terampil dan ahli pada tingkat kompetensi tertentu
seperti juru las spesialis dalam air.

Yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat
misalnya untuk membuka kesempatan bagi masyarakat
memanfaatkan industri yang bersifat spesifik seperti
teknologi budidaya tanaman dengan kultur jaringan.
Yang dimaksud dengan kepentingan negara misalnya
untuk menghemat devisa negara, maka perusahaan
diharuskan melaksanakan program pemagangan seperti
keahlian membuat alat-alat pertanian modern.

Biro Hukum  Kemnaker R.I 30