Page 76 - uu ciptakarya Master

Peraturan Perundang-undangan

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi
hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan
perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi
hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan
pemberi pekerjaan. 9
(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka
hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan
sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (7).
Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 65*** dihapus
Pasal 65
Cukup jelas

tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh
yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang
melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh.
9 Ada 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi:
1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XI/2013 tanggal 7 Mei 2014,
menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November
2014, menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon. Frasa “demi
hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan
nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan
Negeri setempat dengan syarat:
1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit
tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk
berunding; dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
*** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Biro Hukum  Kemnaker R.I 66