Page 78 - uu ciptakarya Master

Peraturan Perundang-undangan

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha
yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta
ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status
hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan
kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi
pekerjaan. 11
Pasal 66
Ayat (1)
Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan
usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan
langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya
diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan
perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian

(7) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang
dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan
perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada,
walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian
pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh.
11 Ada 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi:
1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XI/2013 tanggal 7 Mei 2014,
menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 tanggal 4
November 2014, menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon.
Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai
pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan
syarat:
1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan
bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak
menolak untuk berunding; dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Biro Hukum  Kemnaker R.I 68