Page 264 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region

10) Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara No.
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

Pelaksanaan budaya kerja di lingkungan perusahaan daerah/BUMD
berkaitan erat dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Pasalnya, pelayanan
publik pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah
(termasuk karyawan perusahaan daerah) sebagai abdi masyarakat. Pedoman
umum penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain memuat asas dan prinsip
pelayanan publik. Azas azas pelayanan publik meliputi hal-hal sebagai berikut
:

a) Transparansi : Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta
mudah dimengerti;
b) Akuntabilitas : Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) Kondisional : Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi
dan efektivitas;
d) Partisipatif : Mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan dan harapan masyarakat ;
e) Kesamaan Hak : Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan
suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi :
f) Keseimbangan Hak dan Kewajiban : Pemberi dan Penerima
pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing
pihak;
g) Salah satu yang patut diperhatikan adalah masalah budaya kerja
organisasi, termasuk pula masalah sikap profesionalisme, etika,
semangat pengabdian, komitmen terhadap tugas, serta motivasi dari
setiap insan pelayanan publik.

Dalam kaitan ini, MENPAN telah merumuskan 17 perilaku (persepsi,
sikap dan cara kerja) sebagai indikator peningkatan budaya kerja yaitu
perilaku-perilaku yang dianggap perlu ditingkatkan untuk peningkatan fungsi

240