Page 17 - 8 BAB III
P. 17
Adapun dalam pembuatan materi muatan peraturan
perundang-undangan, harus memperhatikan asas-asas f. Bhinneka TunggaI Ika, yaitu materi
berikut : muatan peraturan perundang-undangan
a. Pengayoman, yaitu setiap materi muatan peraturan harus memperhatikan keragaman penduduk,
perundang-undangan harus berfungsi memberikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus
pelindungan untuk menciptakan ketenteraman daerah serta budaya dalam kehidupan
masyarakat. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Kemanusiaan, yaitu setiap materi muatan peraturan g. Keadilan, yaitu setiap materi muatan
perundang-undangan harus mencerminkan peraturan perundang-undangan harus
pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia mencerminkan keadilan secara proporsional
serta harkat dan martabat setiap warga negara dan bagi setiap warga negara.
penduduk Indonesia secara proporsional. h. Kesamaan kedudukan dalam hukum
c. Kebangsaan, yaitu setiap materi muatan peraturan dan pemerintahan, yaitu setiap materi
perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan muatan peraturan perundang-undangan
watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap tidak boleh memuat hal yang bersifat
menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. membedakan berdasarkan latar belakang.
d. Kekeluargaan, yaitu setiap materi muatan peraturan i. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu
perundang-undangan harus mencerminkan setiap materi muatan peraturan perundang-
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap undangan harus dapat mewujudkan
pengambilan keputusan. ketertiban dalam masyarakat melalui
e. Kenusantaraan, yaitu setiap materi muatan jaminan kepastian hukum.
peraturan perundang-undangan senantiasa j. Keseimbangan, keserasian, dan
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah keselarasan, yaitu setiap materi muatan
Indonesia dan materi muatan peraturan perundang- peraturan perundang-undangan harus
undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian mencerminkan keseimbangan, keserasian,
dari sistem hukum nasional yang berdasarkan dan keselarasan, antara kepentingan
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. individu, masyarakat, serta kepentingan
bangsa dan negara.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
