Page 31 - 02.a) Buku Induk PTO PKD

Masing-masing sub bidang tersebut di atas terdiri atas kegiatan-kegiatan yang
dikodefikasi dalam kode rekening, sebagaimana terlampir. Pemerintah, dalam
hal ini Kementerian Dalam Negeri, dapat menambahkan daftar kegiatan dengan

menggunakan kode rekening lanjutan dari daftar terakhir kegiatan untuk masing-
masing sub bidang. Pemerintah daerah kabupaten/kota juga dapat menambahkan
kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar dengan memberikan kode 90 sampai
dengan 99 untuk masing-masing sub bidang.

Selain itu, Pemerintah daerah juga dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain
kepala Desa dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang
anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain
dan/atau bantuan khusus pada sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan

tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa.

Bantuan khusus sebagaimana tersebut di atas dapat berupa:

a. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang
bersifat khusus, yang khusus dialokasikan untuk penambahan penerimaan
kepala Desa dan perangkat Desa.

Pencatatan pendapatan dan belanja dalam APB Desa dalam pola penjabaran APB

Desa adalah sebagai berikut:

Pendapatan:

4 2 4 90-99* BKK dari APBD Provinsi
Atau:

4 2 5 90-99* BKK dari APBD Kabupaten/Kota

Belanja

1 1 90-99* 5 1 1 90-99 Penerimaan Lain Kepala Desa yang

Sah (sebutkan…)

1 1 90-99* 5 1 2 90-99 Penerimaan Lain Perangkat Desa
yang Sah (sebutkan…)

b. Pengalokasian kembali ADD tahun anggaran sebelumnya yang tidak disalurkan
oleh pemerintah kabupaten/kota pada tahun anggaran yang berkenaan, yang
mengakibatkan kepala Desa dan perangkat Desa tidak/kurang menerima
penghasilaan tetap dan/atau tunjangan pada tahun anggaran sebelumnya.

Pencatatan pendapatan dan belanja dalam APB Desa dalam pola penjabaran APB
Desa adalah sebagai berikut:

21