Page 109 - uu ciptakarya Master
P. 109
Peraturan Perundang-undangan
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau
kabupaten/kota;
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah
provinsi atau kabupaten/kota.
(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan
rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau
Bupati/Walikota. 15
(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian
kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 89
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk
kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya
menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia
untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi
atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari
upah minimum regional daerah yang bersangkutan.
15 Ada 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi:
1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XII/2014 tanggal 19 Maret
2015, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XIV/2016 tanggal 7
September 2016, menyatakan menolak permohonan para Pemohon.
99 Biro Hukum Kemnaker R.I
