Page 111 - uu ciptakarya Master
P. 111
Peraturan Perundang-undangan
(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi
perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan
untuk membebaskan perusahaan yang
bersangkutan melaksanakan upah minimum yang
berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila
penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan
yang bersangkutan wajib melaksanakan upah
minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak
wajib membayar pemenuhan ketentuan upah
minimum yang berlaku pada waktu diberikan
penangguhan. 18
Ayat (3)
Cukup jelas
1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 tanggal 14
November 2011, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya.
2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 tanggal 29
September 2016, menyatakan permohonan para Pemohon terhadap
Pasal 90 ayat (2) tidak dapat diterima.
18 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 tanggal 29
September 2016, menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon
untuk sebagian. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa “tetapi tidak
wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada
waktu diberikan penangguhan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;
101 Biro Hukum Kemnaker R.I
