Page 129 - uu ciptakarya Master

Peraturan Perundang-undangan

konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.
(3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur
pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk
oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili
kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang
bersangkutan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan
keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 106
Ayat (1)
ada perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh kurang
dari 50 (lima puluh) orang, komunikasi dan konsultasi
masih dapat dilakukan secara individual dengan baik
dan efektif. Pada perusahaan dengan jumlah pekerja/
buruh 50 (lima puluh) orang atau lebih, komunikasi dan
konsultasi perlu dilakukan melalui sistem perwakilan.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Bagian Kelima
Lembaga Kerja Sama Tripartit

Pasal 107
(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan,
saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait

119 Biro Hukum  Kemnaker R.I