Page 130 - uu ciptakarya Master

Peraturan Perundang-undangan

dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah
ketenagakerjaan.
(2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), terdiri dari :
a. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/ Kota; dan
b. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari
unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan seri-kat
pekerja/serikat buruh.
(4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama
Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 107
Cukup jelas

Bagian Keenam
Peraturan Perusahaan

Pasal 108
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan
perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan
yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.
Pasal 108
Cukup jelas

Biro Hukum  Kemnaker R.I 120