Page 164 - uu ciptakarya Master
P. 164
Peraturan Perundang-undangan
n. Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun; atau
o. Pekerja/Buruh meninggal dunia.
(2) Selain alasan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan alasan Pemutusan
Hubungan Kerja lainnya dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemutusan
Hubungan Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 154A
Cukup jelas.
Pasal 155
(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha
maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan
segala kewajibannya. 25
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa
tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang
dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap
wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa
diterima pekerja/buruh.
25 Ada 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi:
1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19
September 2011, menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon.
Frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) adalah bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.
2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XIV/2016 tanggal 7
Februari 2017, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Biro Hukum Kemnaker R.I 154
