Page 46 - uu ciptakarya Master
P. 46
Peraturan Perundang-undangan
pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin
tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 37
Ayat (1)
Huruf a
Penetapan instansi pemerintah yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat
dan daerah ditentukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 37***
(1) Pelaksana penempatan Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas:
a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
Ketenagakerjaan; dan
b. lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta.
(2) Lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja wajib memenuhi
Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah
Pusat.
(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 37
Cukup jelas.
*** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Biro Hukum Kemnaker R.I 36
